Pasal37 UU Perkawinan menjelaskan konsekuensi utama dari perceraian adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta gono-gini setelah perceraian harus berpegang pada hukum agama, hukum adat dan hukum negara Indonesia. Jika menurut KUHPer dan KHI, maka harta bersama bisa dibagi secara merata.HukumAdat di daerah Bojonegoro. Terkait Pembagian harta perkawinan setelah perceraian. Menurut jurisrudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh (diterapkan terhadap perkara antar bekas suami-isteri dari daerah Bojonegoro). Setelahbercerai, mereka mengadakan perjanjian pembagian harta gono-gini/harta mereka yang diperoleh selama perkawinan di depan notaris (hal. 47 - 48). Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suatu perjanjian dibuat dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, yang dalam hal ini berlaku bagi Persidanganuntuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Perdamaian . Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
2) menyatakan: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaanmasing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."5 Setelah "Lex Superior" menegaskan tentang harta bersama, di dalam
fpJ7.